TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP AFRICO CHIESA YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN TERHADAP JAMINAN FIDUSIA PT. ALIF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA JO. KUHP

Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Penjanjian kredit yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur dalam praktiknya kadang kala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak penjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Adakalanya pihak debitur yang dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, penggelapan diartikan sebagai perbuatan menggunakan (uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah. Debitur yang melakukan tindak penggelapan harus diberikan sanksi atau pertanggungjawaban pidana oleh pihak kreditur, berupa pengambilan paksa jaminan atau dengan dihukum sesuai Pasal 372 KUHP. Apakah perbuatan yang dilakukan Africo Chiesa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan, bagaimana penerapan sanksi pidana yang tepat bagi Africko Chiesa mengenai jaminan fidusia yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. KUHP, dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana jaminan fidusia atas kejadian yang dilakukan oleh Africko terhadap PT. ALIF. Spesifikasi penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis yaitu, metode yang bertujuan menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, di samping juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Serta menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dll dan bahan hukum sekunder seperti asas, pakar dan teori hukum, bahan hukum tersier seperti kamus disertai dengan wawancara. Adapun analisis data menggunakan metode Yuridis Kualitatif juga Penafsiran autentik. Perbuatan yang dilakukan Africko Chiesa telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHP yang mengatur mengenai penggelapan yaitu penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum, maka berdasarkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP yang telah terpenuhi oleh pertistiwa hukum tersebut dapat dikenakan sanksi pidana dalam KUHP. Penerapan sanksi untuk Africko Chiesa mengenai jaminan fidusia diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan diyakini secara yuridis delik penggelapan dengan unsur untuk menguasai benda secara melawan hukum dan mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan dan dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP. Upaya penanggulangan secara preventif adalah menyelesaikan sengketa dengan debitur dengan cara musyawarah sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (fidusia), maka bagi yang melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara paksa, secara refresif terhadap tindak pidana jaminan fidusia yaitu debitur sebelum menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, debitur diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin secara tertulis, kemudian upaya penanggulangan. Kata kunci: Penggelapan, Jaminan Fidusia, Sanksi Pidana