KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 DI WILAYAH CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA

BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. Pendirian BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Pendirian BUMDes tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan pemerintah desa dengan penetapan perda dan kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang, Bagaimanakah mekanisme kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa dan Kendala Apa Yang Di Hadapi Oleh Pemerintah Desa Cigasong Kabupaten Majalengka dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014? Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan . Selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan BUMDes Desa Cigasong dilakukan secara baik, dana yang terkumpul masuk kedalam Kas Desa, yang kemudian dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat secara fisik maupun non fisik, adanya berbagai unit usaha yang di kelola oleh BUMDes di wilayah Cigasong, memberi lapangan kerja bagi masyarakat, usaha masyarakat termobilisasi sesui dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat, Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Bumdes di wilayah Cigasong diantaranya Pemahaman perangkat desa tertama kepala desa mengenai BUMDes masing sangat kurang, Para perangkat desa belum memahami sepenuhnya besarnya wewenang yang dimiliki desa saat ini, Belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya dikomunikasikan, Banyaknya program pemerintah sebelum BUMDes seperti KUD, BUUD dan berbagai program lainnya yang gagal dan tak tentu rimbanya itu membuat sebagian warga desa berpikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi usaha desa yang dijalankan BUMDes serta kemampuan manajerial yang belum memadai Kata Kunci :BUMDes, Anggaran Dana Desa, Otonomi Des