SEKURITISASI MARITIM INDONESIA DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING STUDI KASUS: PENENGGELAMAN KAPAL VIETNAM DI PERAIRAN NATUNA

Negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki sumber daya melimpah rawan akan kasus Illegal Unreported Unregulated Fishing. Kejahatan perikanan merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara (transnational Crime) yang merugikan bagi sumber daya laut dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Maraknya kegiatan IUU Fishing terutama oleh kapal Vietnam tersebut telah mengancam kelangsungan hidup industry perikanan Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan yaitu Menteri Susi Pudjiastuti mulai menyusun sebuah program/kebijakan pemberantasan Illegal fishing agar dapat memberi efek jera terhadap para pelaku kejahatan perikanan dengan cara ditenggelamkan di tempat. Dasar dibuatnya kebijakan penenggelaman kapal tersebut adalah bagian dari agenda Poros Maritim oleh Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan perspektif realis yang menekankan bahwa aktor utamanya merupakan negara dan memperhitungkan cost and benefit dari setiap tindakannya demi kepentingan keamanan nasionalnya sehingga berfokus pada struggle of power or real politic. Menurut Machiavelli, seorang pemimpin negara harus memiliki power (power) dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan negara dan tercapai keamanan nasional, khususnya dalam penanganan kasus Illegal fishing di perairan Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan perspektif keamanan oleh Barry Buzan, dimana terdapat ancaman Exsistential threat (ancaman nyata) dalam proses sekuritisasi kegiatan IUU Fishing di perairan Natuna Indonesia. Kata Kunci: IUU Fishing, Keamanan Maritim, Kebijakan Penenggelaman Kapal Vietna