TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK MASYARAKAT SEBAGAI KONSUMEN ATAS FUNGSI RUMAH DAN KEHARUSAN BAGI PENGEMBANG ATAS PENGADAAN RUMAH TIPE 36 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JO. UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Penelitian ini mengkaji tentang hak masyarakat sebagai konsumen atas fungsi rumah terhadap keharusan bagi pengembang mengenai pengadaan rumah tipe 36. Didasari pada rencana pemerintah dalam pembanguna perumahan rakyat, hal tersebut menimbulkan tidak seimbangnya antara permintaan pasar dengan standar kebutuhan konsumen. Hukum permintaan dan penawaran, atau hukum kebutuhan dan ketersediaan seringkali diabaikan, padahal Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan kebebasan terhadap konsumen dalam memilih dan memutuskan barang yang akan dia beli. Penelitian mengenai hak masyarakat sebagai konsumen atas fungsi rumah terhadap keharusan bagi pengembang mengenai pengadaan rumah tipe 36 ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pertimbangan untuk menginventarisasi kaidah dan norma yang bersifat imperatif, baik itu dari segi komponen struktural, substantif dan kultural serta untuk menemukan upaya penyelesaian yang nantinya diharapkan dapat direkomendasikan sebagai kebijakan atas pengadaan rumah. Teknik deskriptif analitis menjadi cara dalam mengumpulkan informasi serta gejala-gejala terjadinya ketimpangan mengenai hak masyarakat sebagai konsumen atas fungsi rumah terhadap keharusan bagi pengembang mengenai pengadaan rumah tipe 36. Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebh diutamakan dari data primer dan juga data empiris yang berasal dari para narasumber. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, (1) terdapat insinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, (2) Landasan yang mendasari diterapkannya keharusan bagi pengembang melaksanakan pengadaan rumah tipe 36, (3) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga backlog rumah layak huni. Hak konsumen dibatasi dalam membeli rumah dengan minimal luas 36. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah membuat Peraturan Daerah mengenai pemantauan harga tanah dan evaluasi selain itu, pemerintah dapat mengantisipasi dengan dilakukannya pengawasan melalui perijinan pembangunan perumahan melalui kementrian pembangunan dan perumahan rakyat maupun pemerintahan daerah. Kata Kunci : Hak memilih,Konsumen,Pengemban