PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TAHANAN OLEH SESAMA TAHANAN DI RUTAN POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik dalam artian pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya penganiayaan yang dilakukan secara sengaja, penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka-luka atau bahkan sampai mengakibatkan kematian. Tidak terlepas dari tahanan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam RUTAN. Tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dalam pertimbangan bahwa mungkin ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindakan yang dapat membahayakan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan serta menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk Perundang-undangan dan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian tahanan oleh sesama tahanan di RUTAN dalam hal ini penyidik sudah melakukan wewenang penyelidikan dan penyidikan, pada saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat atau mendengar atau yang melakukan bahwa benar para tahanan telah melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam RUTAN secara bersama-sama dengan cara bergantian. Sehingga para tahanan tersebut harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan diproses hukum dengan cara diadili ulang dan dikenakan ancaman hukuman yang paling berat berdasarkan perkara sebelumnya, maka di sidang pengadilan harus dibuktikan bahwa tahanan benar-benar telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana dan berdasarkan bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan, Tahana