MARAKNYA ORDERAN FIKTIF YANG DI LAKUKAN OLEH OKNUM DRIVER ONLINE DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Perkembangan dunia elektronik sangat pesat dan cepat, contohnya ojeg atau jasa pengantar penumpang dengan menggunakan motor saat ini mendapatkan sebuah perubahan yang cukup signifikan. praktis dan canggih. Adanya transportasi online ini sering kali menimbulkan sebuah pro dan kontra yang cukup besar. Aksi ini, driver tersebut membuat sebuah aplikasi atau memodifikasi aplikasi driver supaya bisa membuat orderan fiktif, dengan cara menggunakan 2 atau 3 smartphone yang menjadi smartphone driver dan smartphone penumpang. Maka dari itu muncul identifikasi masalah mengenai orderan fiktif, yakni 1) Bagaimana faktor-faktor penyebab maraknya driver ojek online yang melakukan orderan fiktif ? 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap driver ojek online yang melakukan orderan fiktif ? 3) Bagaimana upaya penanggulangan orderan fiktif yang dilakukan oleh driver ojek online yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, spesifikasi penilitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis. Berhubungan dengan adanya rmasalah tersebut hasil penelitian di lapangan yaitu mengenai factor-faktor yang menyebabkan maraknya driver ojek online yang melakukan orderan fiktif salah satunya adalah himpitan ekonomi yang menekan biaya dapur dan biaya hidup yang cukup besar namum lapangan kerja yang cukup sempit dan pendapatan yang sangat minim serta kebutuhan biaya pendidikan bagi keluarga driver ojek online, pertanggung jawaban pidana terhadap driver ojek online yang melakukan penipuan orderan atau orderan fiktik dapat dikenakan sanksi dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 19 dan Pasal 35. Pertanggungjawaban pidana atau sanksi yang dapat diberikan kepada driver ojek online yaitu sanksi administrasi yaitu pemberhentian atau pemecatan sebagai driver ojek online. Sedangkan pidananya diatur oleh Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Grab, platform aplikasi pemesanan kendaraan dan pembayaran mobile, memperkenalkan program “Grab Lawan Opik!” yang berskala nasional sebagai program yang mendukung dan melindungi mitra pengemudi Grab dari kecurangan, dan memastikan mendapatkan penghasilan yang adil. Program ini memanfaatkan sistem deteksi risiko dan kecurangan yang dimiliki Grab yang dapat mendeteksi berbagai aktivitas kecurangan, termasuk order fiktif (opik). Kata Kunci : Tindak Pidana, Orderan Fiktif, Dan Driver Onlin