PENGAJUAN PRAPERADILAN OLEH TERSANGKA YANG BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, namun pada kenyataannya tidak diaturnya hak tersangka dalam pengajuan praperadilan yang berstatus daftar pencarian orang di dalam perundang-undangan menyebabkan pada praktik peradilan banyaknya kecenderungan permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka dalam status daftar pencarian orang. Seperti yang dilakukan oleh La nyalla dan Gunawan Angka Widjaja. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan praperadilan tersangka yang berstatus daftar pencarian orang? Apakah seorang Kuasa hukum dari seorang tersangka yang berstatus daftar pencarian orang memiliki legal standing dalam mengajukan praperadilan menurut KUHAP? dan bagaimana akibat hukum putusan praperadilan dari Hakim yang mengabulkan praperadilan tersangka yang berstatus daftar pencarian orang? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti . Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersangka yang berstatus daftar pencarian orang, pada Kasus La Nyalla Mattaliti dan Gunawan Angka Widjaja yang menyatakan penetapan tersangka mereka tidak sah, tidak tepat dan melampaui kewenangannya, karena dalam pertimbangannya yang diperiksa aspek materiil, sedangkan praperadilan hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap proses procedural. Tidak ada aturan yang melarang kuasa hukum Daftar Pencarian Orang untuk mengajukan Legal Standing Praperadilan. Namun, kendati demikian ketidakhadirannya karena pihak terkait Daftar Pencarian Orang dalam praperadilan tersebut menimbulkan itikad buruk dan tidak taat hukum. Dikabulkannya pengajuan praperadilan tersangka yang berstatus daftar pencaian orang, menyatakan bahwa putusan sah, dan terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum , Tetapi masih dapat dilakukan penyidikan kembali. Kata Kunci : Praperadilan , tersangka, daftar pencarian orang , kuasa huku