PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA HAMIL DI PERUSAHAAN ES KRIM CIKARANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Indonesia memiliki penduduk yang berjumlah sangat banyak sehingga memerlukan banyak lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyaknya perusahaan dan pemberi kerja di Indonesia. Pemberi kerja dan pekerja memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi dan apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Sebuah perusahaan es krim cikarang yang memiliki banyak pekerja baik wanita maupun pria. Seorang wanita yang sedang hamil 7 (tujuh) bulan yang ditempatkan pada bagian produksi perusahaan es krim. Ia meminta kepada perusahaan untuk memindahkannya sementara kebagian lain karena khawatir akan kesehatan dan keselamatan dirinya dan janinnya. Ia memohon kepada perusahaan untuk memindahkannya sementara namun perusahaan tidak menggubris permohonannya bahkan perusahaan berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara pekerja yang hamil dan tidak hamil. Berdasarkan hal diatas, permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita hamil di perusahaan es krim Cikarang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja wanita hamil di perusahaan es krim Cikarang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan atas perlindungan hukum pekerja wanita hamil di perusahaan es krim Cikarang. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yaitu Metode deskriptif analitis adalah metode yang datanya sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis sesuai dengan teori dan fakta di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dengan alat analisis yang digunakan dapat berupa silogisme hukum, interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja adalah setiap pekerja memiliki hak yang dapat melindunginya dari kesewenang-wenangan dalam bekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja diatur dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan lebih baik diselesaikan secara musyawarah mufakat dan kesepakatan apabila tidak berhasil maka dapat dilakukan dengan cara litigasi. Guna meminimalisir adanya pelanggaran hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi alangkah lebih baiknya diadakan musyarah dan kesepakatan secara berkala antara pemberi kerja dengan perwakilan pekerja. Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Tenaga Kerja Wanita Hami