PERANAN KERJASAMA PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA BAGI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana program kerjasama perbatasan antara Indonesia-Malaysia dalam penentuan batas dan pembagian wilayah teritorial dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan wilayah melalui pembangunan infrastruktur tersedianya sarana prasarana, fasilitas publik dan telekomunikasi guna mendukung eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini penulis memiliki tiga landasan berfikir untuk menjawab pertanyaan penelitian yang penulis ajukan, diantaranya: teori kedaulatan negara menurut perjanjian Whestpalia yang menjelaskan bahwa kedaulatan negara adalah batas teritorial yang tidak dapat dilanggar oleh negara lain. Negara yang terbentuk, pada dasarnya memiliki hak untuk mengatur dan mengelola apapun yang terdapat didalamnya, termasuk sumber daya alam dan manusia ; Teori Kepentingan Nasional menurut Thomas Hobbes menjelaskan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan bernegara. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatasi; Suradinata menjelaskan bahwa Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Penjelasan dalam pembahasan mengenai hal tersebut akan dibagi tiga pembahasan. Pertama adalah pembahasan mengenai proses dan pencapaian dari program kerja sama perbatasan dalam penentuan patok dan pembagian wilayah teritorial. Kedua adalah pembahasan mengenai komitmen dan konsistensi dalam menjaga kedaulatan. Ketiga adalah pembahasan mengenai evaluasi pembangunan yang meliputi tantangan dan hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Kata kunci: Indonesia, Malaysia, Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee, Perbatasan, Kedaulata