PERBANDINGAN HUKUM KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI NEGARA INDONESIA DENGAN DI NEGARA MALAYSIA

Korupsi merupakan perilaku yang menunjukkan sifat keserakahan manusia. Korupsi sudah tidak dalam kategori pidana umum tetapi sudah masuk ke dalam perkara pidana khusus. Indonesia merupakan negara dengan tingkat koruptor yang tinggi karena penerapan sanksi untuk terpidana korupsi sangat tebang pilih. Berbeda dengan Malaysia yang menerapkan pidana maksimum bagi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dampaknya menurunkan tingkat korupsi di negara tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah mengenai, Bagaimana ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di negara Indonesia dan negara Malaysia. Bagaimana penerapan stelsel pemidanaan dalam tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Malaysia Anti Corruption Act 2009. Bagaimana upaya pembaharuan hukum yang tepat dalam memberikan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Komparatif yaitu mengkaji data primer berupa data lapangan serta data sekunder yang diperoleh dari literatur. Penelitian kepustakaan digunakan untuk tahap penelitian skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa studi dokumen, dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, hal tersebut terlihat dengan tidak jeranya para koruptor melakukan korupsi padahal korupsi di Indonesia sudah dikategorikan kedalam kejahatan luar biasa. Berbeda dengan Malaysia untuk tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana maksimum, hal tersebut meminimalisir atau menurunkan tingkat kejahatan korupsi di Malaysia. Melihat dari perbandingan tersebut, perlu diadakannya pembaharuan hukum di Indonesia agar lebih maksimal dalam mengatasi tindak pidana korupsi terciptanya keadilan hukum di Indonesia. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Korupsi, Perbandingan hukum