STATUS KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BADAN USAHA MILIK NEGARA DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

PT. Telkom Satelit Indonesia dan PT. Sufia Technologies melakukan perjanjian konsorsium dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (BP3TI) untuk melaksanakan lelang Penyediaan Nusantara Internet Exchange/Nasional Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan 5 (lima) dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange Layanan Internet pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi. Dalam praktik dan keilmuan terjadi perbedaan tafsir pada frasa “kekayaan negara yang dipisahkan” dari perpektif hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana. Atas hal tersebut perlu adanya suatu penelitian terkait status kekayaan negara yang dipisahkan dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN dari perspektif kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh data sekunder sebagai data utama yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier serta penelitian lapangan dilakukan dengan cara mendapatkan data primer sebagai data pendukung dan pelengkap atas data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu dijadikan satu tafsir mengenai frasa “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam berbagai regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam ranah hukum publik dan ranah hukum privat, jika dibiarkan berlarut-larut, sebagai konsekuensi hukum, Direksi BUMN terkukung dalam menjalankan fungsinya sebagai ujung tombak perseroan yang profit oriented untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. Dimungkinkan bahwa negara sebagai pemegang saham BUMN menggunakan derivative action (kewenangan setiap pemegang saham untuk menggugat perusahaan ke pengadilan (lingkungan peradilan umum) sebagai akibat tindakan dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan/atau Komisaris) apabila sebelumnya telah dikaji secara mendalam dan meyakinkan dengan alat bukti yang cukup bahwa Direksi perseroan dalam setiap keputusan bisnis nya tidak mengindahkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat sebagaimana doktrin business judgement rule dan good corporate governance. seharusnya hukum pidana dijadikan sebagai panglima terakhir yang dikenal dengan asas “ultimum remedium”. Kata kunci: Kekayaan Negara Yang dipisahkan, business judgement rule, Kepastian Hukum