MENGKAJI ULANG PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA NEGARA, AGAMA, DAN KEADILAN DALAM KELUARGA

Penjelasan antropologis tentang hubungan antara otoritas teks dan relasi-relasi kuasa dalam sebuah proses literer kompleks yang membentuk formasi wacana (discursive formation) menjelaskan signifikansi kritik beberapa sarjana terkait dengan pembaruan hukum di kalangan masyarakat Muslim. Melalui kodifikasi dan pemberlakuan undang-undang pemerintah telah berusaha keras mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam relasi keluarga dan masyarakat. Namun, internalisasi doktrin hukum Islam yang lama (fikih), dan mungkin juga adat, di mana hubungan keluarga ditentukan pengaturannya berdasarkan pada kondisi dan situasi pada masa itu dan juga otoritas-otoritas yang beragam, telah membendung terealisasinya upaya rasionalisasi hukum Islam di masa sekarang ini. Di sisi lain, meskipun dalam beberapa hal telah meninggalkan paham patriarki yang menekankan pada dominasi laki-laki atas perempuan, dengan pengaruh pihak-pihak tertentu pemerintah masih menyemai dan mempertahankan konservatisme hukum. Kita melihat, misalnya, bahwa perempuan telah diberi hak oleh negara untuk menuntut perceraian dari suami melalui Pengadilan Agama dan mereka memiliki hak menolak permohonan poligami yang diajukan oleh suami. Namun, kita juga menemukan usia minimum perkawinan masih sangat ditentukan oleh jenis kelamin di mana perempuan dianggap telah baligh di bawah usia anak laki-laki dan laki-laki diperbolehkan menyatu-atapkan para istri yang menjadi pihak dalam poligami