ABSTRAKKawasan kumuh kota Medan membutuhkan penanganan yang serius dalam mengatasinya, sangat banyak masalah yang timbul di tengah-tengah kehidupan masyarakat di kawasan kumuh. Mulai dari masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya. Penulis mengangkat masalah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dalam rangka upaya untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di kecamatan Medan Marelan, seperti yang tertuang dalam amanah undang-undang pemerintah nomor 1 tahun 2011 tentang “Perumahan dan Kawasan Permukiman”.Adapaun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi analisis kualitatif. Narasumber penelitian terdiri dari delapan orang yakni: 1....
Latar belakang ketertarikan penulis terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pengelo...
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian asas-asas pembentukan Peraturan Daerah Ka...
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan ...
ABSTRAKKawasan kumuh kota Medan membutuhkan penanganan yang serius dalam mengatasinya, sangat banyak...
Kawasan kumuh kota Medan membutuhkan penanganan yang serius dalam mengatasinya, sangat banyak masala...
Kawasan kumuh kota Medan membutuhkan penanganan yang serius dalam mengatasinya, sangat banyak masala...
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pajak Restoran, Pendapatan Daerah Era otonomi saat ini menghen...
Pembangunan yang terpusat hanya di kota menyebabkan wilayah perbatasan makin tertinggal. Masalah uta...
ABSTRAK.Penulisan hukum ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai implementasi kebijakan ke...
Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan lokasi prioritas penanganan kumuh Kota Semarang berdasarka...
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kota Layak Anak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui baga...
Pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan yang bersifat berdaya guna dan manfaa...
Penelitian ini didasarkan pada kondisi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong y...
Pemerintah Desa ini memiliki suatu kewajiban untuk mengelola dana desa secara terbuka dan akuntabel....
Esensi Implementasi Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ialah peningkatan kualitas mutu-hid...
Latar belakang ketertarikan penulis terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pengelo...
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian asas-asas pembentukan Peraturan Daerah Ka...
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan ...
ABSTRAKKawasan kumuh kota Medan membutuhkan penanganan yang serius dalam mengatasinya, sangat banyak...
Kawasan kumuh kota Medan membutuhkan penanganan yang serius dalam mengatasinya, sangat banyak masala...
Kawasan kumuh kota Medan membutuhkan penanganan yang serius dalam mengatasinya, sangat banyak masala...
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pajak Restoran, Pendapatan Daerah Era otonomi saat ini menghen...
Pembangunan yang terpusat hanya di kota menyebabkan wilayah perbatasan makin tertinggal. Masalah uta...
ABSTRAK.Penulisan hukum ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai implementasi kebijakan ke...
Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan lokasi prioritas penanganan kumuh Kota Semarang berdasarka...
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kota Layak Anak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui baga...
Pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan yang bersifat berdaya guna dan manfaa...
Penelitian ini didasarkan pada kondisi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong y...
Pemerintah Desa ini memiliki suatu kewajiban untuk mengelola dana desa secara terbuka dan akuntabel....
Esensi Implementasi Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ialah peningkatan kualitas mutu-hid...
Latar belakang ketertarikan penulis terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pengelo...
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian asas-asas pembentukan Peraturan Daerah Ka...
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan ...