INDIKASI PATRON - KLIENT DALAM PILKADA PAMEKASAN 2008

The study of the kyai is always interesting to discuss, especially when it comes to politics. Because the study of clerics is a multidimensional statement. This means that the study of kyai can not only be seen from one aspect (kyai as a religious figure) but can be seen from other aspects (his views on politics). Therefore, the involvement of the kyai in the political process of the regional head election is inevitable, because the kyai is one of the local elites who can contribute to the process of political learning in democracy. With its charisma is able to provide knowledge to the community in making choices. However, the involvement of the kyai in politics can also have a negative impact on the learning of democratization, because it is not uncommon for the kyai who has close relations with his students to use these weapons to gain significant support that can divert the political choices of their students to win one of the candidates supported by the kyai the. Because the santri relationship with the kyai is not only limited to the world of pesantren, but also has an influence in determining political choices. Ideally in the realm of Democracy, aspirations should not be represented by elites in direct elections, the people are fully entitled to weigh, evaluate, and propose candidates for regional heads and choose who is suitable and considered worthy of being their leader through the processes and mechanisms that apply. Likewise with the regional head Candidates, their political rights should not be castrated by the existing elite by marginalizing the nominating exchange because they are not included in the nominated deliberations. However, this is not the case in Pamekasan and on the contrary, regional head candidates are determined by the existing elite (kyai) and submitted to political parties. So that regional head candidates do not come out of the conversion process within political parties but are born from external parties. At this point, there seems to be a process of duping because it is assumed that the people cannot choose an appropriate figure as their leader. This mindset is very hurting the course of political development in the country. Today's people are getting smarter, being able to distinguish which leaders are good or not. Therefore in determining the candidates, the people's aspirations should not be taken over by the elite. If this problem continues then it is at this point that the Democratic Fetus has been killed at the hands of the elite.Kajian tentang kyai selalu menarik untuk dibahas, apalagi jika berkaitan dengan politik. Karena kajian tentang kyai merupakan kaljian yang bersifat multidimensional. Artinya studi tentang kyai tidak hanya bisa dilihat dari satu aspek saja (kyai sebagai tokoh agama) akan tetapi bisa dilihat dari aspek yang lain (pandangannya dalam berpolitik). Oleh karena itu keterlibatan kyai dalam proses politik pemilihan kepala daerah tidak bisa dihindarkan, karena kyai merupakan salah satu elit local yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran politik dalam berdemokrasi. Dengan kharismanya mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan. Namun, keterlibatan kyai dalam politik juga bisa memberikan dampak negative dalam pembelajaran demokratisasi, karena tidak jarang kyai yang mempunyai hubungan erat dengan para santrinya menggunakan senjata tersebut untuk memperoleh dukungan yang signifikan yang bisa mengalihkan pilihan politik para santrinya untuk memenangkan salah satu kandidat yang didukung oleh kyai tersebut. Karena hubungan santri dengan kyai tidak hanya sebatas pada dunia pesantren, melainkan juga mempunyai pengaruh dalam menentukan pilihan politik. Idealnya di dalam alam Demokrasi, aspirasi tidak boleh diwakili oleh elit didalam pemilihan langsung, rakyat sepenuhnya berhak menimbang, menilai, serta mengajukan calon kepala daerah dan memilihnya siapa yang pantas dan dianggap layak sebagai pemimpinanya melalui proses dan mekanisme yang berlaku. Begitu juga dengan Calon kepala daerah, hak politiknya tidak boleh dikebiri oleh elit yang ada dengan cara meminggirkan dari bursa pencalonan karena tidak masuk dalam nominasi yang dimusyawarahkan. Namun tidak begitu dengan yang terjadi di Pamekasan dan justru sebaliknya, calon kepala daerah di tentukan oleh elit-elit (kyai) yang ada dan diajukannya kepada partai politik. Sehingga kandidat kepala daerah tidak keluar dari proses konversi didalam partai politik melainkan lahir dari kalangan ekternal elit partai. Didalam titik ini, terkesan ada proses pembodohan karena diasumsikan rakyat tidak bisa memilih figur yang layak sebagai pemimpinnya. Pola pikir demikian sangat melukai jalannya pembangunan politik di tanah air. Rakyat saat ini sudah semakin cerdas, bisa membedakan mana pemimpin yang bagus ataupun tidak. Oleh karenanya dalam penentuan calon, tidak selayaknya aspirasi rakyat diambil alih oleh elit. Jika masalah ini terus berlangsung maka didalam titik inilah Janin Demokrasi sudah terbunuh di tangan para elit