TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA CATERING TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PADANG

Salah satu cara bertahan dari krisis ekonomi adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, salah satunya adalah dengan usaha catering. Namun, kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah adanya kasus keracunan makanan karena makanan catering. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Selain tanggung jawab dari pelaku usaha juga diperlukan pengawasan dari Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha catering terhadap perlindungan konsumen di Padang, dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap usaha catering. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dan sumber penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan studi. Analisis penelitian yangdigunakan adalah secara kualitatif karena tidak mengandung angka. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui tanggung jawab pelaku usaha catering terhadap perlindungan konsumen di Padang, dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap usaha catering. Berdasarkan hasil penelitian pelaku usaha catering yang ada di Padang belum bertanggung hawab sepenuhnya apabila terjadi keracunan makanan terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan yang disediakan pelaku usaha catering tersebut. Mereka cenderung bertanggung jawab atas pesanan yang tidak sesuai sesuai kesepakatan dan makanan yang disajikan ternyata basi. Pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang mencakup pada tempat pengolahan, hiegine sanitasi makanan, ketenagakeijaan, dan pemeriksaan hygiene sanitasi. Sedangkan pengawasan oleh BBPOM terkait pada pemeriksaan tempat dan pengambilan sampel makanan yang akan diuji di laboratorium. Untuk kasus keracunan makanan yang disebabkan oleh makanan catering, maka Dinas Kesehatan dapat memberikan tindakan administrtif bagi pelaku usaha jasaboga tersebut