RAGAM PERAN PEWARIS KERAJAAN KOTO BESAR DI KABUPATEN DHARMASRAYA 1964-2016

Kajian tesis ini mengungkapkan ragam peran pewaris Kerajaan Koto Besar di Kabupaten Dharmasraya. Batasan awal penelitian ini diambil pada tahun 1964, ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah undang-undang tentang pembangunan Jalan Lintas Sumatera, melalui sebuah lembaga yang bernama “Otorita Pembangunan Jalan Lintas Sumatera”. Tahun 1964 merupakan awal mula pewaris Kerajaan Koto Besar berperan dalam proses kelancaran program pemerintah di tingkat daerah. Batasan akhir dari penelitian ini adalah tahun 2016, karena tahun ini merupakan puncak dari keragaman peran pewaris Kerajaan Koto Besar di daerah, setelah pemangku adat Kerajaan Koto Besar, Sutan Riska Tuanku Kerajaan terpilih sebagai bupati Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode ilmu sejarah dan pendekatan ilmu-ilmu sosial sebagai alatnya. Tahap pertama dari penelitian ini yaitu pengumpulan data (heuristik) yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan (wawancara). Setelah data dikumpulkan dilanjutkan dengan kritik untuk memilah sumber dalam memperoleh fakta sejarahnya. Selanjutnya fakta tersebut diinterpretasi, hingga ditutup dengan historiografi (penulisan). Masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut ini. (1) Bagaimana struktur sosial masyarakat dan pengaruh Kerajaan Koto Besar pada masa kepemimpinan tradisional? (2) Bagaimana kondisi pewaris Kerajaan Koto Besar pada masa Hindia Belanda dan Orde Lama? (3) Bagaimana peran pewaris Kerajaan Koto Besar pada masa Orde Baru dan otonomi daerah di Dharmasraya? (4) Apa modalitas yang dimiliki oleh pewaris Kerajaan Koto Besar dalam membangun kuasa simbol dan legitimasi kekuasaan di Dharmasraya? (5) Siapa yang memanfaatkan modalitas yang dimiliki pewaris Kerajaan Koto Besar pada masa Orde Baru dan otonomi daerah? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ragam peran pewaris Kerajaan Koto Besar terlihat dari status sosial mereka sebagai kelompok yang berpengaruh di wilayah Kabupaten Dharmasraya.Modalitas yang mereka miliki dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru dalam memuluskan program pembangunan yang dicanangkan di wilayah tersebut, seperti pembangunan Jalan Lintas Sumatera dan program transmigrasi, serta menjadi pendukung kendaraan politik pemerintah di tingkat daerah, Golkar. Pada masa otonomi daerah, pewaris Kerajaan Koto Besar tampil dengan kekuatan modalnya melalui beberapa tokoh kerajaan yang berpengaruh di Kabupaten Dharmasraya, seperti Sutan Darman Tuanku Kerajaan (Ketua DPRD), Aprisal Tuanku Rajo Dipati (Anggota DPRD) dan Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati). Semua bentuk ragam peran yang dilakukan pewaris kerajaan bermuara pada membangun kuasa simbol dan legitimasi kekuasaan di Kabupaten Dharmasraya. Kata kunci: ragam, peran, pewaris kerajaan