Analisis Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikaitkan dengan Pembatasan Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia

Hak memilih merupakan hak dasar yang dimiliki oleh warga negara, yang dijamin oleh konstitusi, konvensi internasional maupun undang-undang, Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 200 disebutkan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. Sementara jika dilihat aspek sejarah tentang pengaturan hak memilih bagi anggota TNI dapat dibagi kepada tiga bagian, yang pertama pada era Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Pada era Orde Lama angota TNI diberikan hak memilih dan dipilih dalam pemilu, pada Orde Baru anggota TNI tidak diberikan hak memilih namun diberi kompensasi dengan dilakukan pengangkatan oleh presiden untuk mengisi posisi pada lembaga permusyawaratan/perwakilan, pasca era Reformasi anggota TNI tidak diberikan hak memilih dan dipilihnya, maka dari pencabutan hak memilih bagi anggota TNI menimbulkan permasalahan, Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini bagaimana perkembangan pengaturan hak pilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan analisis Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jika dikaitkan dengan pembatasan hak memilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, data diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan hukum yang terdiri dari undang-undang maupun peraturan hukum terkait lainnya, buku-buku, karya ilmiah yang bisa digunakan sebagai bahan dalam penulisan hasil dari penelitian ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: 1. Dalam hal pengaturan hak memilih bagi anggota TNI, negara Indonesia yang merupakan negara yang berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis dan sangat menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat, selama 3 periode yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi mengalami kemunduran karena pengaturan hak pilih menjahui prinsip negara demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. 2. Pengaturan hak memilih bagi anggota TNI yang diatur dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan hak konstitusional anggota TNI sebagai warga negara (the citizen’s constitutional rights