TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TERHADAP PENGADAAN TANAH YANG MENGANDUNG TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 27/PID.SUS-TPK/2016/PN-PDG/2016)

ABSTRAK Notaris merupakan pejabat umum yang dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan membuat akta otentik yang berhubungan dengan pertanahan, seperti pada tugas dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, tidak tertutup kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang yang terjadi oleh sebagian Notaris, salah satu faktor menjadi pemicunya adalah kurangnya kesadaran sebagai manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang akan mendapatkan hukuman setimpal baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu juga dapat merusak nama baik Notaris dikalangan masyarakat, serta juga berhubungan dengan pelanggaran kode Etik Notaris, bahkan yang lebih parah adanya unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pembuatan Akta terhadap pengadaan tanah tersebut. Seperti yang terjadi pada Notaris Eli Satria Pilo, S.H, Mkn, ditunjuk sebagai Notaris pembuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang yang berlokasi di Kecamatan Sungai Bangek Padang pada tahun 2010. Metode yang digunakan bersifat Deskriptif, yaitu menggambarkan tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan denga teori hukum dalam fakta dan kenyataan tentang Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta terhadap Pengadaan Tanah pembangunan Kampus III IAIN Padang di Sungai Bangek. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu melakukan penelitian menggunakan dan mengolah data sekunder atau kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, Data yang dikumpulkan berupa data primer, diperoleh dari pihak Pengadilan Negeri Padang, data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Dari penelitian diperoleh bahwa peran Notaris Eli Satria Pilo, dalam pengadaan tanah kampus III IAIN terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan pelanggaran Kode Etik Notaris dan bertanggungjawab menerima hukuman pemberhentian secara tidak hormat. Selanjutnya juga terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi yang dibuat berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dalam pengadaan tanah pembangunan Kampus III IAIN Padang, sehingga Negara mengalami kerugian sebanyak Rp. 1.946.701.050,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh satu ribu lima puluh rupiah). Dan bertanggungjawab untuk menerima dan menjalankan hukuman yang telah di jatuhkan oleh pengadilan Negeri Padang, Hukuman penjara selama 4 (empat) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kata kunci: Tanggung Jawab Notaris, Pengadaan Tanah, Tindak Pidana Korups