TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MULTINATIONAL NOMINATION MENURUT UNESCO CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 2003 DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MULTINATIONAL NOMINATION MENURUT UNESCO CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HER ITAGE 2003 DAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA (Rahma Yani, 1410111003, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 Halaman, Tahun 2019) ABSTRAK Indonesia, merupakan salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman kebudayaan, diantaranya adalah kebudayaan tak benda. Dalam hal untuk memberikan perlindungan terhadap warisan budaya tak benda yang dimiliki, negara dapat mengajukan pendaftaran warisan budaya takbenda untuk mendapat pengakuan UNESCO sebagai suatu warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Pengajuan tersebut juga dapat dilakukan oleh banyak negara terhadap satu kebudayaan yang sama, seperti misalnya pengajuan Pantun sebagai warisan budaya bersama yang diusulkan oleh Indonesia dan Malaysia pada tahun 2017 berdasarkan jalur nominasi multinasional. Pengajuan pantun berdasarkan nominasi multinasional ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia seharusnya dapat lebih memperhatikan langkah dan menganalisis manfaat serta dampak yang akan ditimbulkan apabila suatu kebudayaan diajukan berdasarkan jalur nominasi multinasional. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, bagaimana pengaturan tentang pengajuan warisan budaya takbenda oleh dua atau lebih negara pihak menurut UNESCO Convention for the Safegurading of the Intangible Cultural Heritage 2003 dan hukum nasional di Indonesia. Kedua, Apa manfaat serta dampak yang akan diperoleh oleh Indonesia dalam pengajuan secara multinasional warisan budaya takbenda. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu menggambarkan instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur mengenai pendaftaran warisan budaya takbenda berdasarkan jalur multinasional. Tipologi penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu melalui pendekatan kepustakaan dengan aturan hukum, buku serta karya ilmiah yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini masih belum secar rinci mengatur nominasi multinasional. Manfaat nominasi multinasional yaitu rentang waktu pengajuan yang lebih singkat serta berkas multinasional merupakan prioritas UNESCO. Akan tetapi, nominasi multinasional mempunyai dampak intervensi dari negara lain maupun UNESCO serta masihdapat menimbulkan klaim terhadap penetapan UNESCO. Kata Kunci : WBTB, MULTINATIONAL NOMINATION, PENETAPAN UNESC