PENGAWASAN TANAH ABSENTEE OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 menyatakan adanya larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee. Dalam praktiknya, kepemilikan tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk asli wilayah tempat tanah pertanian tersebut sebagian besar dimiliki oleh pihak diluar dari tempat kedudukan tanah tersebut dengan dalih tanah tersebut adalah tanah milik adat yang kedudukannya tidak bisa di ganggu gugat dan tidak bisa dipindah tangankan kepada pihak lain. Penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak terbatas oleh pihak tertentu sementara di lain pihak banyak petani yang tidak mempunyai tanah dan hanya sebagai buruh tentu sangat bertentangan dengan tujuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Sebagai usaha dalam upaya pencegahan pemilikan tanah secara berlebihan tersebut harus adanya regulasi yang berpihak kepada petani kecil dan memerlukan keseriusan dari pemerintah untuk menjalankannya agar terciptanya kesejahteraan petani seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pendekatan masalah yang di dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian terhadap masalah yang di kaji didapatkan bahwa pemilikan tanah absentee dapat terjadi karena berlakunya hukum adat di Sumatera Barat yang memiliki aturan sendiri dalam mengelola tanah milik kaumnya, dimana tanah adat atau tanah ulayat ini disebutkan adalah milik kaum adat di daerah tersebut yang dikelola oleh mamak kepala waris. Peran kantor pertanahan Kabupaten Dharmasraya tidak lebih hanya menfasilitasi masyarakat dalam penerbitan sertifikat, bukan kepada pengawasan tanah absentee, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya bidang khusus menangani tanah absentee di kantor pertanahan Kabupaten Dharmasraya