Implementasi Prinsip Most Favoured Nation Menurut General Agreement On Trade In Service Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

IMPLEMENTASI PRINSIP MOST FAVOURED NATION MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA (Aisyah Putri Devira, 1510111117, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 Halaman, 2019) ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Most Favoured Nation pada perdagangan sektor jasa antara sesama negara anggota WTO dan GATS. Salah satunya adalah mengenai investasi Tenaga Kerja Asing (TKA). Permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah apakah penempatan TKA di Indonesia telah memenuhi syarat-syarat dan prinsip MFN dan bentuk peraturan apa yang dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan MFN dalam hal penggunaan TKA di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Dari hasil temuan dilapangan maka berikut: Penempatan tenaga kerja asing di Indonesia telah memenuhi syarat-syarat dan prinsip most favoured nation (MFN), hal ini dibuktikan dengan hadirnya Perpres TKA yang berlaku untuk orang asing yang akan bekerja di Indonesia. Setiap pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA sesuai dengan ketentuan Perpres TKA dan Permenaker No. 10/2008 ini, dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Setiap Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan-jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKA atau jabatan yang tertutup bagi TKA. Disamping itu perlakuan terhadap TKA adalah sama, tidak memandang apakah TKA tersebut berasal dari negara investor atau bukan. Peraturan yang dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan most favoured nation (MFN) dalam hal penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. saat initerdapat beberapa pengaturan yang mengatur tentang masuknya TKA di Indonesia, antara lain : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Ketegori Industri Pengolahan, Subgolongan Industei Alas kaki, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dengan demikian bahwa Indonesia telah menerapkan prinsip non diskriminasi dan MFN dalam penggunaan TKA, sehingga tidak/belum membutuhkan peraturan khusus untuk memenuhi hal ini