KEBIJAKAN WAR ON DRUGS OLEH REZIM DUTERTE DI FILIPINA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL

Filipina merupakan salah satu negara yang menghadapi masalah perdagangan narkoba yang cukup serius. Pada tahun 2009, United Nations World Report of Drug telah menempatkan Filipina pada urutan kelima sebagai negara produsen shabu atau marijuana terbesar di kawasan Asia Timur. Selaras dengan pesatnya perdagangan illegal narkoba, tingkat kriminalitas yang ada di Filipina pun cukup tinggi. Presiden Rodrigo Roa Duterte akhirnya mengeluarkan kebijakanWar on Drugs sebagai upaya untuk menekan angka kriminalitas di Filipina. Namun kebijakan ini mendapat banyak protes dari kalangan internasional karena dianggap melegalkan praktek extrajudicial killing. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Apa yang menjadi latar belakang lahirnya kebijakan War on Drugs oleh pemerintah Filipina. Kedua, Bagaimana War on Drugs menurut perspektif hukum HAM internasional. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu menggambarkan kebijakan War on Drugs oleh rezim Duterte di Filipina ditinjau dari perspektif Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Typologi penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Duterte mengambil tindakan untuk memberlakuan kebijakan War on Drugs sebagai cara untuk membersihkan Filipina dari pengedar dan pengguna narkoba. Ia menggunakan imunitasnya sebagai Presiden agar bebas dari tuntutan dan intervensi pihak internasional yang tidak menyetujui kebijakan ini