PERGESERAN PEWARISAN ADAT BATAK KARO DARI SISTEM MAYORAT MENJADI INDIVIDUAL DI KECAMATAN KABANJAHE (STUDI KELURAHAN KAMPUNG DALAM, DESA KACARIBU, DESA RUMAH KABAN)

Pewarisan masyarakat adat Batak Karo adalah pewarisan menurut sistem kekerabatan patrilineal. Hal ini terjadi karena kawin jujur dalam perkawinan Batak Karo, dengan kata lain ketika seorang perempuan Batak Karo sudah menikah maka dia akan masuk kedalam klan suaminya, hal ini juga yang menyebabkan perempuan dianggap tidak berhak mewaris karena dianggap sudah keluar dari keluarga. Nama keluarga diturunkan atau dilanjutkan oleh anak laki-laki. Apabila nama keluarga bagi anak laki-laki disebut marga dan bagi anak perempuan disebut beru. Pewarisan yang diatur oleh Hukum Adat Batak Karo ini nyatanya tidak dapat dipertahankan secara penuh hingga saat ini. Pihak perempuan tidak tinggal diam dengan ketidakadilan ini dan mulai menyuarakan hakknya, dan apabila tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah maka pihak perempuan mulai menuntut haknya melalui jalur hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1). Apa penyebab terjadinya pergeseran pembagian waris pada masyarakat adat Batak Karo di Kec. Kabanjahe, 2). Apa akibatnya jika terjadi pergeseran pembagian waris pada masyarakat adat Batak Karo di Kec. Kabanjahe, 3). Apakah Putusan MA No.179/K/Sip/1961 tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adat Batak Karo berjalan efektif di tengah masyarakat adat Batak Karo di Kec. Kabanjahe. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis dengan analisa secara kualitatf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberian waris yang awalnya berdasarkan keleng ate (kasih sayang) dari saudara laki-laki , dewasa ini telah menjadi hal yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki. Dengan kata lain, memang telah terjadi pergeseran dalam hal pembagian waris masayrakat adat Batak Karo menjadi Hukum Perdata Adat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka pihak perempuan akan membawa ke jalur hukum. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pergeseran ini namun, faktor terkuat dan terutama ialah Putusan MA No.179/K/Sip/1961 tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris ada