ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan; (2) menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengambilan responden yaitu dengan purposive sampling. Data analisa pada tujuan pertama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pada tujuan kedua menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari dinilai dengan cara membandingkan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Data didapatkan dari wawancara terstruktur dengan responden penelitian. Berdasarkan data tersebut akan didapatkan persentase akuntabilitas setiap aspek. Pengelolaan keuangan nagari dikatakan akuntabel apabila ≥50%, dan tidak akuntabel apabila < 50%. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan secara keseluruhan telah sesuai dengan tata cara pengelolaan keuangan desa yang terdapat di dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Akuntabilitas pada aspek perencanaan adalah 48%, akuntabilitas pada aspek pelaksanaan adalah 87%, akuntabilitas pada aspek penatausahaan adalah 33%, akuntabilitas pada aspek pelaporan adalah 59%, dan akuntabilitas pada aspek pertanggungjawaban adalah 68%. Sedangkan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan ini adalah sebesar 87%. Hal ini berarti bahwa terdapat 13% atau sebanyak 3 nagari yang pengelolaan keuangan nagarinya tidak akuntabel. Nagari yang tidak akuntabel tersebut dikarenakan masalah internal nagari, yakni seringnya pertukaran (reshuffle) dan perangkat nagari yang kurang paham dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya. Berdasarkan penelitian tersebut dilihat bahwa pengeloaan keuangan nagari akan dapat berjalan dengan baik apabila didasarkan pada peraturan yang berlaku baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta selalu tingkatkan kemampuan sumber daya perangkat nagari. Kata Kunci: akuntabilitas, keuangan nagari, Permendagri No. 113 Tahun 201