PELAKSANAAN PENGAWASAN UPAH MINIMUM PROVINSI PADA PT. INDAH CARGO OLEH UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA BARAT

Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia termasuk diantaranya perlindungan terhadap pekerja, terhadap pekerja salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah perlindungan upah. Pemerintah telah menetapkan 11 kebijakan mengenai upah yang diatur didalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan salah satunya adalah upah minimum, tujuan perlindungan upah minimum terhadap pekerja yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Upah minimum provinsi diawasi oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Provinsi pada PT. Indah Cargo oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat? 2) Apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Provinsi pada PT. Indah Cargo oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat serta bagaimana upaya untuk mengatasinya? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif, jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : Pertama, masih terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan upah minimum pada tahun 2018, salah satunya adalah PT Indah Cargo. Kedua, Kendala dan Upaya Pelaksanaan Pengawasan Upah Minimum Provinsi pada PT. Indah Cargo oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Sumatera Barat, a) Kendalanya antara lain adalah : 1) Kurangnya pemahaman terkait peraturan ketenagakerjaan dari para pihak. 2) Pengawasan tidak berjalan secara optimal dikarenakan tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk pengawas dalam melakukan pengawasan. b) Upaya dalam mengatasi masalah tersebut yaitu : 1) Menambah pemahaman para pihak terkait dalam peraturan ketenagakerjaan. 2) Menambah anggaran khusus untuk melakukan pengawasan agar pengawas dapat menjangkau seluruh perusahaan. Kata Kunci : Pengawasan, Upah Minimum Provinsi, Pekerj