PELAYANAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PARIAMAN

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menjelaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian tentang pencemaran lingkungan hidup. Selanjutnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan adalah membantu menyiapkan segala apa-apa yang diperlukan oleh seseorang atau orang lain. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu dan pada Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa peran dan tugas dalam penyelengaraan pengelolaan sampah yaitu Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan penyedia jasa layanan serta fasilitas yang tidak dimiliki oleh masyarakat dan sebagai penyediakan pelayanan fasilitas dalam pengelolaan sampah. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang persampahan dari memberikan pelayanan dalam pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan oleh pemerintah yang meliputi sebagai fasilitator dan penyedia jasa layanan serta memfasilitasi fasilitas yang tidak dimiliki oleh masyarakat namun pada kenyataannya Pemerintah Kota Pariaman masih terjadi berbagai kekurangan dalam penyedian pelayanan dalam pengelolaan sampah yang meliputi kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang dalam pengelolaan sampah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Pariaman 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam memberikan pelayanan dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode empiris sosiologis bersifat deskriptif-analitis, menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sumber data didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian, pelaksanaan pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah kota pariaman telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tetapi belum maksimal karena masih terjadi berbagai kekurangan namun dengan kekurangan tersebut tidak terjadi pencemaran karena sampah dari hasil kegiatan manusia tersebut masih dalam kadar atau batas baku mutu lingkungan hidup dan terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan serta solusinya