SINKRONISASI PERATURAN KPU DENGAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH PADA PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017 memiliki peraturan khusus dan nasional, penetapan suatu keputusan ditetapkan pada waktu yang berlaku secara nasional semetara pada aturan khusus memiliki tambahan tahapan tersendiri sehingga membutuhkan waktu yang lebih, detail dan teliti karena penyelenggara terlebih dahulu mensinkronkan keputusannya antara peraturan KPU turunan Undang-undang Pilkada dengan Qanun Aceh yang mengatur tentang Pilkada turunan dari Undang-undang Pemeritahan Aceh Nomor 11 tahun 2006. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinkronisasikan peraturan khusus dan nasional dan menemukan perbedaannya serta mengungkapkan implikasi kedua aturan tesebut. Teori yang digunakan pertama Teori Hans Kelsen yang dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky yang disebut ‘’ Die Theori Vom Stufenordnung der rechnormen’’ yakni suatu norma hukum yag lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, serta norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada hukum yang lebih tinggi lagi sampai pada titik jenuh dimana norma tidak dapat ditelusuri lebih lanjut kedua teori Good Governence (pemerintahan yang baik), tiga Teori Desentralisasi Asimetris. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Jenis Hukum Normatif. Variabel yang diteliti yaitu Sinkronisasi Peraturan yang berlaku secara nasional dan yang khusus. Hasil Penelitian, Sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tamiang terlebih dahulu melakukan diskusi (pembahasan internal), masukan-masukan dari pemangku kepentingan dengan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemilu, koordinasi dengan pemerintahan daerah, serta konsultasi baik dengan KIP Provinsi Aceh maupun KPU Republik Indonesia, hasil diskusi dan koordinasi maka KIP kabupaten Aceh Tamiang menetapkan keputusan KIP Aceh Tamiang yang mengakomodir paraturan khusus dan nasional sebagai bentuk penyelerasan dan penyerasian yang diatur dalam tahapan, program dan jadwal sesuai dengan Undang-undang pemerintahan Aceh dan berpedoman pada peraturan KPU. Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2017 memiliki perbedaan dengan Pilkada serentak yang berlangsung di Provinsi dan Kabupaten serta Kota lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasinya tambahan anggaran APBD, memperkuat syari’at Islam, pilkada aman dan damai, memperkuat partai politik lokal, memperkuat kearifan lokal. Saran penulis, pilkada Aceh kedepan kiranya pemerintah pusat membuat undang-undang khusus pemilihan kepala daerah wilayah Aceh sebelum pelaksanaan tahapan pilkada berlangsung dengan kaloborasi peraturan yang berlaku nasional dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dikarenakan penelitian ini keterbatasan waktu, kelemahan penelitian ini kiranya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pilkada di kabupaten Aceh Tamiang provinsi Aceh