PELAKSANAAN FUNGSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN WILAYAH SUMATERA BARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN

ABSTRAK Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara dan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah: (Pertama) Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, Dalam Meningkatkan Standar Pelayanan Publik dan Kompetensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di wilayah Sumatera Barat. (Kedua) Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi Ombudsman perwakilan wilayah Sumatera Barat. (Ketiga) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi Ombudsman perwakilan Sumatera Barat. Metode penelitian penulis gunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis, data yang digunakan data primer dan sekunder, sedangkan alat pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Data dikumpul dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (Pertama) Keberadaan lembaga Ombudsman perwakilan wilayah Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku namun belum berjalan efektif, hal tersebut didukung dengan masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai keberadaan Ombudsman khususnya di wilayah Sumatera Barat, dan tidak tahu kemana harus melakukan pengaduan apabila terjadi maladministrasi pelayanan publik terhadap masyarakat. (Kedua) Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat memiliki kendala antara lain: Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia di Ombudsman wilayah Sumatera Barat. Penulis menyarankan sebagai berikut: Mengingat peran lembaga Ombudsman wilayah Sumatera Barat begitu penting untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang atau jabatan, Seharusnya lembaga Ombudsman wilayah Sumatera Barat menjadi lembaga yang kuat agar rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga Ombudsman wilayah Sumatera Barat memiliki kekuatan hukum yang tetap dan bersifat mengikat bagi para pihak sehingga rekomendasi tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pihak yang bersangkutan. Kata kunci : Ombudsman, Pelayanan Publik