PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TANAH DATAR

ABSTRAK Lalu lintas merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan aktifitas sehari-hari, pembangunan ekonomi juga berawal dari lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas menjadi permasalahan yang serius karena hamper setiap saat pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh pengemudi ataupun pengendara kendaraan bermotor. Pelanggaran tersebut juga dapat menyebabkan kerugian baik bagi orang lain ataupun diri sendiri yang dapat menyebabkan orang luka-luka ataupun kematian. Untuk itu dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas perlu dihadirkan barang bukti. Dijelaskan dalam peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pentingnya peningkatan sumber daya manusia agar keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dapat terwujud bahkan dapat menekan terjadinya angka kematian yang sia-sia akibat kelalaian dari pengendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 89 ayat (2) menyatakan bahwa “ Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus pengadilan ”. Dalam prakteknya masyarakat yang ditilang apparat karena melakukan pelanggaran tidak terima akan tindakan kepolisian, sipelanggar cenderung mencari solusi cepat agar bisa langsung bebas dari tindakan tilang dari kepolisian dengan melakukan upaya “ damai ditampat “, berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan yaitu a) Bagaimana Pelaksanaan Penyitaan barang Bukti Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Tanah datar? b) Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyitaan barang bukti terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Tanah? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimana data primer didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Kepolisian Resort Tanah Datar. Selanjutnya data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian . Kemudian terdapat beberapa hal yang menjadi kendala terhadap kegiatan penyitaan barang bukti yang dilakukan yaitu adanya perlakuan dari si pelanggar yang tidak menerima tuduhan dan sangsi yang ditujukan kepadanya dimana pada dasarnya si pelanggar harus menerima tuduhan dan sangsi yang diterimanya atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya, Kata Kunci : Pelaksanaan, Barang Bukti, Penyitaan, Pelanggaran Lalu Linta