PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN PADA BANK NAGARI PADANG DALAM RANGKA TERCIPTANYA TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpeliharanya dengan baik dalam tingkat tinggi. Bank merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator, serta semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank, dapat memberikan dampak yang besar terhadap resiko yang dihadapi oleh bank. Salah satunya resiko kepatuhan. Kepatuhan adalah taat pada perintah, aturan. Kepatuhan sudah menjadi suatu keharusan bagi bisnis perbankan. Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi bank. Bank yang lalai dalam menjalankan fungsi kepatuhannya akan dikenakan resiko hukum dan sanksi-sanksi hukum yang berujung kehancuran pada lembaga itu. Dalam skripsi ini perumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana bentuk dan penerapan Fungsi Kepatuhan pada Bank Nagari Padang dalam Rangka Terciptanya Good Corporate Governance. 2) Bagaimana tanggungjawab direktur kepatuhan dalam penerapan fungsi kepatuhan pada Bank Nagari Padang dalam Rangka Terciptanya Good Corporate Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menekankan aspek hukum serta melakukan pendekatan ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang melalui tahapan penelitian kepustakaan: 1) bentuk dan penerapan fungsi kepatuhan pada Bank Nagari Padang yaitu pernyataan kepatuhan, kode etik kepatuhan, kebijakan kepatuhan dalam pembuatan, perubahan dan pencabutan keputusan direksi, sosialisasi, dan coaching, konseling, mentoring. 2) tanggungjawab direktur kepatuhan yaitu bertanggungjawab dalam kepatuhan bank, mewujudkan budaya kepatuhan dan mencegah agar keputusan direksi tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku