PENGAWASAAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SUNGAI JANIAH OLEH CAMAT GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK

Camat Gunung Talang memiliki wewenang dalam pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, peraturan bupati ini mulai berlaku pada tahun 2017. Pengawasan yang dilakukan oleh Camat bertujuan agar semua pengelolaan keuangan nagari dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun kenyataannya pada pertengahan tahun 2018 ditemukan adanya indikasi penyelewengan pengunaan Dana Nagari Sungai Janiah oleh mantan Bendahara Nagari Sungai Janiah, indikasi ini diketahui setelah yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya karena mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPD RI pada Pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wewenang Camat dalam pengawasan pelaksanaan APBNagari Sungai Janiah, serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan pelaksanaan APBNagari Sungai Janiah oleh Camat Gunung Talang. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gunung Talang dan Nagari Sungai Janiah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan narasumber yang kompeten dan relevan dengan topik yang dibahas, yaitu Camat Gunung Talang dan Sekretaris Nagari Sungai Janiah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, pengawasan dilakukan dengan pembentukan tim evaluasi dan monitoring berdasarkan instruksi bupati, serta struktur keanggotaan tim ditetapkan dengan SK camat. Pelaksanaan pengawasan ini dirasa kurang maksimal dan efiktif karena salah satu pasal dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 25 Tahun 2016 yaitu Pasal 3 Ayat (2), yang menyatakan pelimpahan kewenangan disertai pelimpahan personil, sarana dan prasarana, serta pembiayan hingga saat ini tidak terealisasi, hal inilah yang menjadi pengahambat pelaksanaan wewenang bupati yang dilimpahkan kepada camat khususnya dalam pengawasan pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja nagari