AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT (Studi Kasus di Bank Nagari Cabang Bukittingi)

Abstrak Dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, maka mengajukan kredit di lembaga perbankan adalah salah satu solusi yang dapat untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga dengan adanya kredit, kesejahteraan dan perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kredit merupakan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Hak dan kewajiban di dalam perjanjian kredit harus dilaksanakan dengan baik oleh pihak kreditur dan pihak debitur, sehingga kepastian hukum pelaksanan pembayaran angsuran kredit dapat terjamin, namun di dalam pelaksanaan perjanjian kredit, terdapat permasalahan-permasalahan yang dialami oleh debitur dalam melunasi angsuran kredit, yaitu salah satunya yaitu terjadinya perceraian, dan perceraian tentunya akan menimbulkan akibat hukum bagi pelaksanaan perjanjian kredit, salah satunya yaitu studi kasus di Bank Nagari cabang Bukittinggi. Permasalahan yang perlu untuk dibahas adalah 1) bagaimana tanggung jawab debitur terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pasca terjadinya perceraian di Bank Nagari cabang Bukittinggi, 2) akibat hukum perceraian terhadap pelaksanaan perjanjian kredit pada Bank Nagari cabang Bukittinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yang mengaitkan perundang undangan yang berlaku dengan melihat realita yang ada dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit pasca terjadinya perceraian adalah tetap membayar angsuran kepada Bank Nagari cabang di Bukittinggi pasca terjadinya perceraian, kewajiban membayar angsuran tidak akan hilang secara hukum, dan debitur wajib menyampaikan permasalahannya, sehingga pihak bank dapat mencarikan solusi dalam menyelesaian pelaksanaan perjanjian kredit. Akibat hukum perceraian terhadap pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Nagari cabang bukittinggi adalah, pihak bank harus mencarikan solusi penyelesaian permasalahan kredit yang bermasalah berdasarkan peraturan dari Bank Nagari berdasarkan SK/076/DIR/12-2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Saran di dalam penelitian ini adalah, pihak debitur dan pihak kreditur harus berpijak pada prinsip itikad baik sehingga pelaksanaan perjanjian kredit dapat dilakukan dengan baik meskipun pasca terjadinya perceraian. Kemudian pihak Bank harus tetap melakukan pendekatan persuasif dalam menyelesaiakan pelaksanaan kredit pasca perceraian, dengan selalu mengacu kepada peraturan Bank. Kata Kunci : Akibat Hukum, Perceraian, Perjanjian Kredi