PENYELESAIAN KREDIT MACET TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT (STUDI PADA PT. JAMKRIDA RIAU)

ABSTRAK Kredit bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi. Bukan hanya di kota-kota besar saja istilah ini dikenal masyarakat, akan tetapi sampai di pelosok-pelosok desa, kata-kata kredit telah demikian popular. Kebanyakan orang maupun perusahaan dalam menghadapi kekurangan dana salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan berutang kepada pihak lain yaitu bank. Pada dasarnya bank juga dituntut untuk setiap waktu memastikan bahwa kredit yang disalurkan sudah memenuhi ketentuan perbankan terutama hal-hal yang menyangkut orang/badan dan agunan yang digunakan oleh orang/badan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April tahun 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menurut ketentuan hukum di Indonesia SK ASN tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (prevelege) yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan (SK), Surat pensiun dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik mengkajinya dan menuangkannya dalam sebuah tesis. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana kedudukan jaminan kredit dengan penggunaan SK ASN yang telah diberhentikan dengan tidak hormat pada PT. Jamkrida Riau dan Bagaimanakah penyelesaian kredit macet dengan jaminan SK ASN terhadap Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan dengan tidak hormat tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan masalah bersifat yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian. Kedudukan jaminan debitur dengan dicabutnya SK ASN oleh Negara maka kedudukan jaminan tidak berlaku secara hukum karena nasabah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dengan terjadinya hal tersebut maka dari itu hilanglah segala hak dan kewajiban dari ASN yang bersangkutan. Terjadinya permasalahan pada nasabah yang mengakibatkan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN, maka hutang nasabah tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab PT. Jamkrida Riau, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum baik itu bersifat preventif dan represif, perlindungan hukum terhadap para pihak yang harus dilindungi adalah PT. Bank Riau Kepri Karena pada saat terjadinya pemberhentian dengan tidak hormat terhadap debitur maka klaim yang dapat dibayarkan oleh PT. Jamkrida Riau hanya sebesar 75% sehingga perlindungan hokum terhadap kreditur tidak berjalan sebagaimana mestinya, walaupun telah ada kesepakatan antara PT. Jamkrida Riau dan PT. Bank Riau Kepri dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Kata Kunci : Kredit Macet, Jaminan, Aparatur Sipil Negar