PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KOTO BARU KABUPATEN SOLOK

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Masalah tanah adalah masalah yang sensitif bagi manusia pada umumnya dan masyarakat Minangkabau khususnya, karena tanah di Minangkabau merupakan salah satu unsur dalam oganisasi matrilineal. Dalam berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan sering kali terjadi permasalahan salah satunya mengenai sengketa tanah ulayat kaum.Penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut melibatkan baik pihak. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut masyarakat mempunyai cara tersendiri yaitu tanpa melalui jalur pengadilan atau non litigasi. Penyelesaian non litigasi dipilih oleh masyarakat salah satunya melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Salah satu kasus sengketa tanah ulayat kaum yang terjadi di Sumatera Barat adalah sengketa yang terjadi di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. Permasalahan tersebut juga merupakan faktor yang sering dihadapi oleh KAN sendiri, salah satunya adalah faktor internal suku seperti permasalahan ini yang tidak mau menerima perdamaian karena para pihak menganggap bahwa merekalah yang berhak untuk tanahtersebut. Rumusan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah bagaminana proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok serta apakah kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis)yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu lembaga kerapatan adat nagari (KAN) Koto Baru. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok dengan cara bajanjang naik, batanggo turun, mulai dari niniak mamak, suku, kemudian KAN. Dalam penyelesaian sengeta tanah ulayat maka KAN akan membentuk tim BP3 (Badan Penyelesaian Perkara) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut. Kemudian bentuk keputan oleh KAN adalah berupa putusan perdamaian antara kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui putusan perdamaian tersebut maka perkara tersebut bisa diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. 2) Kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok yaitu Keputusan KAN tidak mempunyai kekuasan hukum memaksa dan mengikat bagi kedua belah pihak, rendahnya pengetahuan prosedur hukum, ketidakpatuhan para pihak yang bersengketa, serta rendahnya peran ninik mamak. Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Kerapatan Adat Nagari (KAN)