TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM PELAYANAN KLINIK KECANTIKAN ONLINE

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan, telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional dibidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya bertambah besar dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan sangat besar pula. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan hadirnya suatu layanan kecantikan online yang memanfaatkan smartphone dalam penyelenggaran kesehatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tanpa tatap muka secara langsung sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan diagnosa.Pada standar operasional kesehatan dalam pendiagnosaan harus melalui beberapa tahapan-tahapan terlebih dahulu berupa tanya jawab (anamnesis) antara dokter dengan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum layanan klinik kecantikan online,apakah terjadi kekosongan hukum serta bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada dokter dalam hal kesalahan diagnosa. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer,sekunder dan tersier. Data diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan hukum layanan klinik kecantikan online tidak dapat di persamakan dengan klinik kecantikan konvensional karena klinik kecantikan online ini tidak memenuhi persyaratan minimum yang harus dimiliki oleh sebuah klinik sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 6 Ayat (1) PERMENKES No.9 Tahun 2014 tentang klinik. Serta ilegal karena tidak memenuhi syarat penyelenggaran praktik kedokteran sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang praktik kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, meskipun begitu layanan klinik kecantikan online ini merupakan penyelenggara sistem elektronik sehingga pihak terkait yang menyelenggarakan layanan klinik kecantikan ini tunduk dan patuh terhadap undang-undang ini serta jika terjadi kesalahan diagnosa yang merugikan pasien dapat dibebankan tanggung jawab kepada dokter berdasarkan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan undang-undang perlindungan konsumen serta undang-undang kesehatan dan undang-undang praktik kedokteran dan dapat di berikan sanksi disiplin etik oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Kata Kunci : Tanggungjawab, Dokter, Layanan Klinik Kecantikan, Onlin