UPAYA KEJAKSAAN DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI: Studi di Kejaksaan Negeri Padang

ABSTRAK Salah satu aspek keberhasilan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah keberhasilan mengembalikan kerugian keuangan negara. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, kejaksaan merupakan lembaga yang berperan penting dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Adapun yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah melihat upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padang dalam mengembalikan kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi. Dalam penulisan skripsi ini yang akan menjadi rumusan masalahnya adalah,1.Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi?. 2.Apa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana korupsi?. Metode penulisan dalam skripsi ini secara yuridis sosiologis, di mana pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan dan teori yang ada dihubungkan dengan kenyataan dilapangan, dengan melalui penelitian lapangan (field research) pada Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu, upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padang dalam mengembalikan kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu, tahap penyidikan dengan melakukan pelacakan aset dan penyitaan, tahap penuntutan dengan menjerat terdakwa dengan membebankan uang pengganti, dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi dengan upaya persuasif terhadap terpidana agar membayarkan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang yaitu, kurangnya dana atau fasilitas bagi kejaksaan untuk dapat optimal melakukan pelacakan aset dan penyitaan, kemudian sulit menemukan aset karena sudah tidak lagi atas nama tersangka. Dalam tahap penuntutan tidak ada kendala berarti selain membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Terakhir pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, kejaksaan hanya bisa melakukan upaya persuasif kepada terpidana, karena tidak bisa melakukan pemaksaan jika terpidana tidak bersedia membayarkan