TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (Studi Kasus Putusan Nomor 347/Pdt.G/2014/PN.Dps)

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris adalah jika ada akta Notaris yang dipersalahkan oleh para pihak terlebih jika para pihak datang kepada Notaris dengan memberikan keterangan palsu atau menggunakan alat bukti palsu dalam pembuatan akta. Hal ini membuat Notaris dikaitkan sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2014/PN.Dps dan Tanggung Gugat Notaris atas kerugian yang diderita penjual dalam perjanjian pengikatan jual beli dan pemberi kuasa dengan dijualnya dua bidang tanah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh penjual dalam PPJB dan pemberi kuasa dalam akta kuasa menjual dengan dijualnya dua bidang tanah tersebut, meskipun notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik terkait dengan perjanjian tersebut. Namun dengan dibuatnya akta tersebut, notaris dapat dikatakan dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak amanah, jujur, saksama mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hokum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Kata Kunci : Tanggung Gugat, Notaris, Perjanjian Pengikatan Jual Bel