Peran kiai dalam menyelesaikan konflik keluarga : studi kasus di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Fenomena menarik yang terjadi pada masyarakat wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, yang masi menganggap kiai sebagai figur yang sangat dihormati dan disegani. Dalam hal permasalahan yang terjadi antara suami istri seperti halnya terjadi nusyuz dan syiqaq, masyarakat masih percaya bahwa dengan menceritakan kepada kiai maka akan mendapatkan solusi terbaik sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarganya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris (Sosio-Legal Research). Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data lapangan (field research) dan Library research yakni melakukan analisis terhadap sumber data terhadap buku-buku. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan kiai dan masyarakat di beberapa desa wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan kiai dalam menyelesaikan konflik keluarga di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati serta mengetahui tinjauan hukum Islam dan perundang-undangannya terkait penyelesaian konflik keluarga yang melibatkan seorang kiai. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa Kiai memiliki peran dalam meredam konflik keluarga dilingkungan masyarakat wilayah Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, diantaranya adalah pertama peran kiai dalam memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan yang dihadapi pasangan suami-istri, kedua peran kiai dalam usaha mendamaikan pasangan suami-istri yag sedang berselisih, ketiga peran kiai adalah pengayom yang baik sebagai upaya menyelesaikan konflik keluarga. Islam menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kesepakatan untuk berdamai bagi mereka yang sedang berselisih. Hal tersebut dilakukan karena Islah-shulh merupakan bagian dari ajaran Islam untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik secara damai. Namun, berbeda dengan hukum perundangan yang memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 bahwa mejadi mediator dalam proses mediasi harus memiliki sertifikat. Berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik keluarga dengan mengikutsertakan kiai sebagai hakam, ini diperbolehkan. Akan tetapi, peran kiai sebagai mediator atau hakam hanya dapat dilakukan dalam upaya menyelesaikan persengketaan yang belum diajukan ke pengadilan atas persetujuan para pihak yang berkonflik. Kecuali, kiai tersebut telah memiliki sertifikat sebagai mediator