Studi analisis terhadap putusan bathsul masail waqi’iyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 tentang status dan hak anak di luar nikah

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010 “Anak yang lahir di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Menurut rumusan hukum fiqh, anak yang lahir diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengataka bahwa anak diluar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru, Dari paparan di atas maka ada perbedaan makna anatara hubunga Perdata dan hubungan nasab hal ini lah yang membuat para alim ulama mengadakan Bahtsul masail waqi’ah. Dalam hasil putusan Bathsul Masail Waqiiyah mengatakan bahwa keputusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan rumusan hukum fikih. Menurut rumusan hukum fikih anak yang lahir di luar nikah secara hukum positif hukumnya tafshil (terperinci). Dari latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan rumusan masalah sebagi berikut: pertama, bagaimana sikap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama terhadap status dan hak anak di luar nikah dalam Bathsul Masail Waqiiyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTB. Kedua, bagaimana Istimbath hukum mengenai status dan hak anak yang lahir di luar nikah dalam putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum library reseach, yaitu penelitian kepustakaan dan dapat dinamakan sebagai penelitia normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mencari keterangan dan menggambarkan sebab-sebab terjadinya suatu atau beberapa gejala maupun fenomena melalui penelusuran sumber pustaka.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang diperoleh dengan induktif, kemudian digeneralisasikan serta dianalisis dengan pendekatan yuridis dan normatif berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun, selanjutkan dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa: pertama, Mengenai Putusan Bahtsul Munas Alim Ulama dan Konbes NU NTB, 23-24 November 2017 Masail terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hubungan perdata anak di luar nikah, sudah sesuai dengan rumusan fiqh, Jika dinikahi secara syar’iy yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentua syarat dan rukunnya maka berlaku hukum nasab, wali, waris dan nafkah. Kedua, dalam pengambilan keputusan tersebut, NU menggunakan metode ilhaqi yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Oleh karena itu ijtihad dalam bathsul masail bukan merupakan pengertia ijihad dalam usul fikih