Tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad ijarah lahan pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

Fenomena sewa-menyewa yang terjadi di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang merupakan representasi dari akad ijarah, praktik akad ijarah ini dengan bentuk sewa lahan pertanian di mana sistem pembayaran biaya sewanya menunggu setelah hasil lahan pertanian tersebut panen biasanya setiap musim empat bulan sekali. Permasalahan yang terjadi dalam praktik sewa-menyewa lahan pertanian tersebut adalah tidak ada kejelasan pembayaran biaya sewa sejak awal akad, walaupun sudah ada kesepakatan pembagian 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk penyewa akan tetapi ketika mengalami kerugian kedua belah pihak tidak menanggungnya bersama, pembayaran biaya sewanyapun dibayarkan menggunakan dari hasil panen tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut rumusan masalahnya adalah bagaimana praktik akad ijarah lahan pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad ijarah lahan pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari obyek penelitian yang sebenarnya, dengan bentuk penelitian hukum normatif-empiris yaitu dengan penggabungan antara hukum normatif dengan adanya unsur empiris. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini memberikan kesimpulan, pertama, bahwa praktik ijarah terhadap lahan pertanian di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dilakukan dengan cara menyewa lahan pertanian pembayaran biaya sewanya dilakukan setelah lahan pertanian tersebut panen dan berupa tanaman hasil panen tersebut, apabila mengalami gagal panen dari pihak penyewa tidak bisa membayar biaya sewa dan yang menyewakan mengalami kerugian, pada akhirnya kerugian tersebut tidak bisa ditanggung bersama. Meskipun praktik tersebut diterima oleh masyarakat Desa Kalangsono dengan kesepakatan di awal akad yang dilakukan secara suka rela dan saling percaya dengan memenuhi syarat tanpa tertulis yaitu adanya penentuan biaya sewa melalui presentase, akan tetapi penentuan semacam itu kurang tepat jika diterapkan pada akad ijarah karena ada beberapa rukun dan syarat dalam akad ijarah yang belum terpenuhi menurut hukum Islam. Kedua, Perspektif hukum Islam praktik tersebut hukumnya makruh jika dilakukan karena didasari dari beberapa sebab, adanya unsur ketidakpastian dan spekulasi hasil, karena penentuan biaya sewa menggunakan presentase. Ketiga , penulis menyarankan apabila praktik akad ijarah terhadap lahan pertanian tersebut tetap dijalankan dalam masyarakat harus memenuhi rukun dan syarat ijarah, apabila tidak mampu lebih baik menggunakan sistem bagi hasil atau mukhabarah yang mana pembayarannya dibolehkan dengan penentuan presentase dan apabila mengalami kerugian menjadi hak bersama untuk menanggunngnya