LP : Kajian Potensi Virtual Currency sebagai Alat Pembayaran dalam Aspek Legalitas

Uang berfungsi sebagai alat tukar melakukan transaksi dimanapun berada. Pertukaran barang dengan barang dapat dilakukan menggunakan uang. Uang juga merupakan perantara dalam perdagangan dengan cara barter. Transaksi juga dapat dilakukan menggunakan sistem pembayaran tunai mapun Anjunagn Tunai Mandiri (ATM). Di samping itu, kita mengenal aplikasi e-banking yang memudahkan dalam transaksi hingga triliunan rupiah. Trend saat ini dan sedang hangat dibicarakan oleh orang di berbagai komunitas dan secara individu adalah pembayaran menggunakan bitcoin. Bitcoin dan Ripple merupakan salah satu tipe transaksi currency digital yang digunakan dalam virtual currency/Cryptocurrency (VC). Bitcoin sejauh ini belum diatur secara jelas oleh Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia menghimbau tidak menerima bitcoin sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Sejauh ini transaksi cryptocuruency termasuk bitcoin merupakan aset yang menggunakan platform trading digital. Digital asset merupakan aktivitas yang memiliki risiko yang cukup tinggi selain illegal dimata Bank Indonesia. Selain itu, fluktuasi naik turunnya harga yang begitu cepat dan tidak adanya analisis fundamental dalam mendukung transaksi menambah masalah sendiri. Tujuan dalam melakukan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana menilai VC sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi. Di samping itu bagaimana peluang berkembangnya penggunaan virtual currency dalam sistem pembayaran. Terkahir mengkaji dan menganalisis legalitas yang mengatur sistem pembayaran menggunakan VC. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengkombinasikan riset pustaka dan studi lapanngan dengan penekanan salah satunya. Hasil penelitian menunjukkan sebuah rekomendasi atas kebijakan lanjutan terkait penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran. Bank Sentral harus mengambil peran sebagai miner jika ingin terlibat di dalamnya sebagai regulator/validator. Untuk itu perlu dibuat tata aturan baru sebagai bentuk aturan lanjutan daru UU No.7 tahun 2011. Aturan ini menekankan kepada penggunaan bitcoin untuk hal-hal yang terbatas dengan nilai kapitalisasi yang besar