Pemerintah dan pemerintahan adalah dua kata yang hampir sama tetapi memiliki arti yang berbeda, apabila dilihat dari segi bahasanya “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari sebuah negara. Oleh karena itu pemerintah secara singkat dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk memerintah suatu negara, misalnya sebuah negara membutuhkan pemerintah yang kuat dan bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah : 1. Bagaimana peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menciptakan pemerintahan yang baik di tinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. 2. Apakah yang menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan perkara yang ada dalam lingkup...
ABSTRAK Mengacau kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP Nomor 43...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Pembatasan Tanggung Jawab Direksi Persero Dalam Rangka ...
Penyebutan IKN menjadi polemik karena dianggap tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemerintah...
Penelitian ini bertujuan menjelaskan kewenangan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial...
Pengujian sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sec...
Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negarahukum. Salah satu konseku...
Pelayanan publik pada dasarnya memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan k...
Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha N...
Dalam Pengaturan hukum ini mengatur tentang suatu daerah yang ingin memekarkan daerahnya sehingga pe...
Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rak...
Kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui pengadilan. Pengawasan secara ...
Kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui pengadilan. Pengawasan secara ...
Bukti kepemilikan tanah secara adat secara umum tidak tertulis, hanya pengakuan dari masyarakat seki...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Pembatasan Tanggung Jawab Direksi Persero Dalam Rangka ...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Pembatasan Tanggung Jawab Direksi Persero Dalam Rangka ...
ABSTRAK Mengacau kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP Nomor 43...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Pembatasan Tanggung Jawab Direksi Persero Dalam Rangka ...
Penyebutan IKN menjadi polemik karena dianggap tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemerintah...
Penelitian ini bertujuan menjelaskan kewenangan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial...
Pengujian sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sec...
Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negarahukum. Salah satu konseku...
Pelayanan publik pada dasarnya memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan k...
Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha N...
Dalam Pengaturan hukum ini mengatur tentang suatu daerah yang ingin memekarkan daerahnya sehingga pe...
Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rak...
Kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui pengadilan. Pengawasan secara ...
Kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui pengadilan. Pengawasan secara ...
Bukti kepemilikan tanah secara adat secara umum tidak tertulis, hanya pengakuan dari masyarakat seki...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Pembatasan Tanggung Jawab Direksi Persero Dalam Rangka ...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Pembatasan Tanggung Jawab Direksi Persero Dalam Rangka ...
ABSTRAK Mengacau kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP Nomor 43...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Pembatasan Tanggung Jawab Direksi Persero Dalam Rangka ...
Penyebutan IKN menjadi polemik karena dianggap tidak sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemerintah...