Penelitian ini menguraikan : (1) Apakah yang seharusnya menjadi dasar hukum putusan No.29/G/2012/PTUN.JKT (2) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat pada putusan perkara No.29/G/2012/PTUN.JKT?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif untuk melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (1) Putusan No. 29/G/2012/PTUN.JKT tidak sesuai dengan asas kepastian hukum semestinya putusan hakim tersebut tidak menolak gugatan berdasarkan kompetensi absolut tetapi hakim memutus tentang Daluwarsa karena gugatan diajukan melewati batas waktu daluwarsa dikeluarkannya HPL tersebut yaitu sembilan pu...
Penelitian ini bertujuan agar mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan huk...
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya p...
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya p...
Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang- undangan dan Asas-Asas Umum Pem...
Penelitian ini menguraikan, pertama : Apakah kedudukan hukum dari Perjanjian Kawin yang dibuat setel...
Penelitian ini menguraikan, (1) Bagaimanakah pelaksanaan ganti kerugian korban salah tangkap dalam P...
Keabsahan keputusan tata usaha negara harus sesuai dengan perundangundangan dan asas-asas umum pemer...
Wanprestasi memiliki arti bahwa belum tercapainya suatu prestasi atau kewajiban di dalam perjanjian....
Wanprestasi memiliki arti bahwa belum tercapainya suatu prestasi atau kewajiban di dalam perjanjian....
Terdakwa Riska Kartika Dewi dijatuhkan vonis oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/...
Perlindungan Hukum terhadap konsumen pengguna suatu barang dan/atau jasa masih sangat lemah di Indon...
Penelitian ini berkaitan dengan konstatiring Hakim dalam Perkara Perceraian yang diputus Verstek di ...
Pada tahun 2017 dalam perkara Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017, dilakukan judicial review terhadap Pa...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan telah lewat waktu dan untuk meng...
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya p...
Penelitian ini bertujuan agar mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan huk...
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya p...
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya p...
Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan perundang- undangan dan Asas-Asas Umum Pem...
Penelitian ini menguraikan, pertama : Apakah kedudukan hukum dari Perjanjian Kawin yang dibuat setel...
Penelitian ini menguraikan, (1) Bagaimanakah pelaksanaan ganti kerugian korban salah tangkap dalam P...
Keabsahan keputusan tata usaha negara harus sesuai dengan perundangundangan dan asas-asas umum pemer...
Wanprestasi memiliki arti bahwa belum tercapainya suatu prestasi atau kewajiban di dalam perjanjian....
Wanprestasi memiliki arti bahwa belum tercapainya suatu prestasi atau kewajiban di dalam perjanjian....
Terdakwa Riska Kartika Dewi dijatuhkan vonis oleh Majelis Hakim pada Putusan Nomor 1225/Pid.B/2020/...
Perlindungan Hukum terhadap konsumen pengguna suatu barang dan/atau jasa masih sangat lemah di Indon...
Penelitian ini berkaitan dengan konstatiring Hakim dalam Perkara Perceraian yang diputus Verstek di ...
Pada tahun 2017 dalam perkara Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017, dilakukan judicial review terhadap Pa...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan pengadilan telah lewat waktu dan untuk meng...
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya p...
Penelitian ini bertujuan agar mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan huk...
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya p...
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya p...