TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mengenai norma Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara dan pelaku korupsi (koruptor) harus dihukum seberat-beratnya agar mendapatkan efek jera baik bagi pelaku maupun orang yang berniat korupsi. Namun semangat pemberantasan korupsi ini justu tidak berjalan seirama dengan adanya pemberian remisi yang diberikan melalui Keputusan Presiden RI No 174 tahun 1999 tentang Remisi. Parahnya lagi, pemberian remisi tersebut diberikan dengan konsep gradual dimana perhitungan pemberian remisi tersebut adalah berkelakuan baik, melakukan suatu jasa kepada negara, juga lamanya masa pidana yang telah dijalani oleh narapidana dalam tahanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi perlu disempurnakan sebab tidak relevan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia serta pemberian remisi berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini tidak memberikan efek jera kepada koruptor sebab koruptor cenderung sudah memperhitungkan remisi yang akan diterima sebelum melakukan tindak pidana korupsi.Kata Kunci : Pemberantasan Korupsi, Remisi, Efek Jer