KEDUDUKAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT INVESTIGATIF TERHADAP KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM RANGKA MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

ABSTRAKKekayaan BUMN Persero sebagai badan hukum mandiri dengan segala konsekuensi yuridisnya maka status Negara sebagai pemilik modal kedudukannya hanya sebagai pemegang saham layaknya pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Namun demikian ternyata dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan jika dihubungkan dengan UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terjadi ketidakharmonisan mengenai makna keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan tujuan untuk untuk menganalisis kedudukan Akuntan Publik untuk melakukan audit investigatif terhadap kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Persero). Hasil penelitian, kenyataan yang terjadi sekarang khususnya dalam tindakan penegakan hukum, tidak ada pemisahan yang tegas status negara dalam pengelolaan kekayaan BUMN/Persero. Apakah sebagai penyelenggara pemerintahan atau sebagai pelaku usaha (investor). Investasi negara pada BUMN/Persero belum diperlakukan sama dengan halnya investasi oleh swasta pada perseroan terbatas. Hal ini berdampak krusial khususnya menyangkut kerugian negara. Permasalahan ini membuat takut direksi BUMN/Persero untuk mengambil keputusan dengan alasan apabila kebijakan yang mereka ambil ternyata berdampak merugikan maka mereka akan dihadapkan kepada ancaman tindak pidana korupsi. Dalam proses hokum, menghitung kerugian negara yang diakibatkan kesalahan BUMN Persero diperlukan audit investigatif, karena audit ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan adanya kerugian negara selaku pemegang saham mayoritas pada BUMN Persero dan terdapat Kewenangan Akuntan Publik Sebagai Lembaga Pemeriksa Kekayaan BUMN selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kata Kunci : Keuangan negara, Badan Usaha Milik Negara, Audit Investigati