Penelitian ini membahas impementasi e-government pada badan pelayanan terpadu satu pintu (BPTSP) DKI Jakarta yang berfokus pada objeknya adalah pengguna layanan di badan tersebut. Bagaimanakah Penerimaan e-governmentnya di badan tersebut merupakan rumusan masalah dari penelitian ini. Lahirnya Lembaga ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hanya saja berfokus pada pengguna pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat pengalaman dari para pengguna sistem layanan berbasis elektronik atau e-government yang sedang menjadi kewajiban setiap badan pemerintah untuk menerapkannya. Objek penelitian berjumlah lima orang. Hasil dar...
Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem e...
The application of e-government in the context of realizing good governance was a form of improving ...
Ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut semakin baiknya penyelenggaraan pemerintahan...
Perkembangan e-government telah terjadi di Indonesia dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 3...
Abstrak Diperlukan peningkatan dalam tata kelola pemerintahan yaitu dengan diterapkannya e-governmen...
Saat ini banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan pelayanan publik melal...
Teknologi merupakan salah satu bentuk dari perkembangan jaman. Bahkan pada abad ini, penggunaan tek...
Saat ini banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan pelayanan publik melal...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang menentukan implementasi E-government pemer...
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara tidak langsung berdampak pada perkembangan implem...
Setiap negara berusaha menerapkan prinsip e-government untuk layanan pemerintahan. Tetapi tentu saja...
Penelitian berjangka waktu dua tahunan ini merupakan bagian dari usaha pemberdayaan pemerintahan da...
The implementation of e-government in DKI Jakarta Province has begun since 2001 which then gave rise...
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Governm...
Pengimplementasian e-government merupakan suatu bentuk Perubahan baru yang diharapkan dari sebuah ne...
Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem e...
The application of e-government in the context of realizing good governance was a form of improving ...
Ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut semakin baiknya penyelenggaraan pemerintahan...
Perkembangan e-government telah terjadi di Indonesia dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 3...
Abstrak Diperlukan peningkatan dalam tata kelola pemerintahan yaitu dengan diterapkannya e-governmen...
Saat ini banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan pelayanan publik melal...
Teknologi merupakan salah satu bentuk dari perkembangan jaman. Bahkan pada abad ini, penggunaan tek...
Saat ini banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan pelayanan publik melal...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang menentukan implementasi E-government pemer...
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara tidak langsung berdampak pada perkembangan implem...
Setiap negara berusaha menerapkan prinsip e-government untuk layanan pemerintahan. Tetapi tentu saja...
Penelitian berjangka waktu dua tahunan ini merupakan bagian dari usaha pemberdayaan pemerintahan da...
The implementation of e-government in DKI Jakarta Province has begun since 2001 which then gave rise...
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Governm...
Pengimplementasian e-government merupakan suatu bentuk Perubahan baru yang diharapkan dari sebuah ne...
Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem e...
The application of e-government in the context of realizing good governance was a form of improving ...
Ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut semakin baiknya penyelenggaraan pemerintahan...