PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

As we all know that in the current era of development, each country is demanded to be able to increase development in order to catch up or equal the countries that are considered established in order to sustain international stability. The development is specifically directed towards realizing just and prosperous community welfare in each country, including Indonesia, with regard to all aspects including the environmental aspects, as explained in article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution as a constitutional foundation, namely: "... The earth, water and natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people ..." This important environmental aspect is based on the preservation and protection of natural resources as a common right to be enjoyed and must be safeguarded in order to continue to provide benefits in their daily lives. Apart from that, the forestry sector as one part of the environment, is a gift from God Almighty and is one of the natural resources that is very important for humans. The research method carried out is a normative research method so that the literature used comes from literature, books and legal dictionaries. The results of this study are criminal law enforcement against illegal logging, regulated in criminal provisions in Article 50 and criminal penalties in Article 78 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, but regarding the provisions of the procedural law concerning proof in criminal acts Illegal Logging at trial is based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) Chapter XVI articles 183 and 184Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa di era pembangunan saat ini, setiap negara dituntut untuk dapat meningkatkan pembangunan agar dapat mengejar atau menyamai negara-negara yang dianggap mapan dalam rangka menopang stabilitas Internasional. Pembangunan tersebut diarahkan secara spesifik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur di masing-masing negara tidak terkecuali di Indonesia dengan memperhatikan segala aspek termasuk aspek lingkungan hidup, seperti yang dijelaskan di dalam pasal 33 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yaitu : ”...Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...” Aspek lingkungan ini penting didasarkan pada upaya pelestarian dan perlindungan terhadap kekayaan alam sebagai hak bersama untuk dinikmati dan wajib dijaga agar dapat terus memberi faedah dalam kesehariannya. Tidak terlepas dari itu, bidang kehutanan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi manusia. Metode Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian normative sehingga literature yang digunakan berasal dari kepustakaan, buku- buku dan kamus hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum pidana terhadap Penebangan Liar (Illegal logging), diatur dalam ketentuan pidana dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi mengenai ketentuan hukum acara tentang pembuktian dalam tindak pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) di persidangan berdasarkan pada Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVI pasal 183 dan 184