PERAN DAN KEDUDUKAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

The main problem of this research is the Role and Position of sub-district heads in the administration of regional government according to law number 23 of 2014, The next problem is, how the role and position of sub-district heads in the administration of regional government according to law number 23 of 2014 and what factors influence leadership camat in carrying out its functions, duties, and authorities according to law number 23 of 2014. This research is a normative legal research that is prescriptive and technical or applied in nature. The research approach uses the law approach and case approach. The type of research data is secondary data with primary and secondary legal materials. Data collection techniques such as literature study and data analysis techniques used are deductive. The results of this study explain that the Role and Position of the Camat in the administration of regional government according to Law Number 23 of 2014 is that the Sub-district is no longer a unit of governmental authority, but rather as a unit of work or service area. The status of the sub-district is now a district / city regional apparatus equivalent to regional offices and technical institutions and even kelurahans. The Camat accepts the delegation as the authority of the Regent / Mayor to handle it as a matter of regional autonomy (delegative authority), the Camat also carries out general governmental duties in accordance with Law No. 23 of 2014. (Attributive authority). Districts are formed as implementing the principle of decentralization.Pokok masalah penelitian ini adalah Peran dan Kedudukan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014, Permasalahan tersebut selanjutnya,yaitubagaimana Peran dan Kedudukan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Faktor apa sajakah yang  mempengaruhi kepemimpinan camat dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peran dan Kedudukan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan. Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif), Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. (Kewenangan atributif). Kecamatan di bentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi