KEBIJAKAN INVESTASI DI KOTA SURAKARTA TERKAIT PERIJINAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Investasi yang maju menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Investasi menjadi satu cara dan sarana yang sangat efektif dalam menjalankan dan meningkatkan pendapatan dan penghasilan dari suatu daerah tertentu, sehingga menciptakan iklim investasi menjadi satu citacita tersendiri dari suatu daerah. Apalagi hal ini didukung dengan adanya satu upaya untuk memulihkan keadaan perekonomian daerah karena adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan beberapa waktu lalu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan investasi terkait perijinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan untuk mengetahui kendala yang muncul dan solusi yang dapat diterapkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta untuk lebih meningkatkan investasi di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (non doktrinal) yang bersifat deskriptif, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang kelima. Bentuk penelitiannya adalah penelitian preskriptif dan apabila dilihat dari segi tujuannya termasuk penelitian problem solution. Lokasi penelitian adalah di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kedepannya dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dapat meningkat dan berkembang sehingga dapat digunakan sebagai bahan mengajar dan membuat buku ajar khususnya di Fakultas Hukum Universitas Surakarta, dan juga memberi tambahan pengetahuan bagi masyarakat tentang kebijakan investasi terkait perijinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.Kata Kunci : Kebijakan investasi, UU No.25 Tahun 2007, Penanaman Moda