Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti. Penelitian ini mengambil sampel di Kejaksaan Negeri Merauke dan Beberapa Jaksa yang ada di Merauke. Sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi sesuatu yang penting, karena salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Oleh karna itu Jaksa diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku Koruptor yang merugikan keuangan negara, serta jaksa dapat mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi melalui uang pengganti
Abstract Corruption in essence is an act that is against the law but has many dimensions of its own....
Perampasan aset merupakan bentuk pemberantasan dalam mengurangi angka kejahatan korupsi di Indonesia...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengembalian kerugian negara yang diak...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna uang pengganti dan kerugian negara dalam tindak ...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna uang pengganti dan kerugian negara dalam tindak ...
Abstrak UU Tipikor menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korups...
Dalam rangka pemberantasan dan pencegahan berkembangnya perbuatan korupsi, pemerintah telah melakuka...
ABSTRAK: Artikel ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi regulasi terkait pidana uang penggant...
Tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang...
Korupsi merupakan sebuah penyakit sosial yang bersifat universal dan kompleks, permasalahanya sudah ...
Abstrak: Tujuan utama pembayaran pidana uang pengganti adalah memulihkan kerugian keuangan negara ak...
Korupsi dapat merusak fondasi ekonomi di suatu negara. Hal ini disebabkan tindakan korupsi telah men...
AbstrakTindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara. Pemerintah membentuk U...
Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by RI Law No. 20 of 2001 c...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perampasan barang atau benda terhadap orang yang menikm...
Abstract Corruption in essence is an act that is against the law but has many dimensions of its own....
Perampasan aset merupakan bentuk pemberantasan dalam mengurangi angka kejahatan korupsi di Indonesia...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengembalian kerugian negara yang diak...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna uang pengganti dan kerugian negara dalam tindak ...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna uang pengganti dan kerugian negara dalam tindak ...
Abstrak UU Tipikor menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korups...
Dalam rangka pemberantasan dan pencegahan berkembangnya perbuatan korupsi, pemerintah telah melakuka...
ABSTRAK: Artikel ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi regulasi terkait pidana uang penggant...
Tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang...
Korupsi merupakan sebuah penyakit sosial yang bersifat universal dan kompleks, permasalahanya sudah ...
Abstrak: Tujuan utama pembayaran pidana uang pengganti adalah memulihkan kerugian keuangan negara ak...
Korupsi dapat merusak fondasi ekonomi di suatu negara. Hal ini disebabkan tindakan korupsi telah men...
AbstrakTindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara. Pemerintah membentuk U...
Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes as amended by RI Law No. 20 of 2001 c...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perampasan barang atau benda terhadap orang yang menikm...
Abstract Corruption in essence is an act that is against the law but has many dimensions of its own....
Perampasan aset merupakan bentuk pemberantasan dalam mengurangi angka kejahatan korupsi di Indonesia...
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengembalian kerugian negara yang diak...